Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mengaku menerima uang dari polisi berinisial A'an untuk memindahkan aksi unjuk rasa mahasiswa dari depan Istana Negara ke gedung DPR RI.
Pengakuan ini disampaikan di hadapan mahasiswa, dosen, dan pimpinan universitas dalam forum terbuka pada Senin, 22 Juni 2026.
Na'ilah Panrita Hartono, salah satu mahasiswa FH UBK, mengatakan bahwa uang tersebut dimaksudkan agar Abdi dan rekan-rekan BEM tidak mengadakan aksi di Istana Negara.
Motifnya diduga terkait dengan unjuk rasa mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, yang membuat kehadiran massa di depan Istana perlu dihalau.
Meski rencana pemindahan aksi tersebut tidak berhasil, karena Abdi dan rekan-rekannya tetap menggelar aksi di depan Istana, fakta bahwa uang tersebut diterima Abdi dan telah dibagikan kepada enam orang lainnya membuat mahasiswa UBK marah. Na'ilah menjelaskan, kekecewaan mahasiswa meningkat terlepas dari tujuan uang itu.
Pembicaraan dalam forum semakin rumit setelah muncul dua versi mengenai sumber uang tersebut. Diawali dengan nama Raja Oloan Rambi, senior HMI Jakarta Pusat Utara, sebagai pihak yang memberikan dana, namun di akhir forum, Abdi menyebut bahwa uang itu berasal dari polisi bernama A'an.
Pihak mahasiswa mengecam penerimaan uang oleh Abdimaludin. Mereka menganggap tindakan itu tidak etis, meskipun Abdimaludin mengklaim uang tersebut tidak dimaksudkan untuk tindakan korupsi. Forum terbuka ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan pimpinan universitas yang menuntut kejelasan atas tindakan Ketua BEM.
Situasi ini menyoroti ketegangan di kalangan mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini dan bagaimana mereka menjalankan aksi unjuk rasa. Penunjukan lokasi aksi menjadi isu sensitif di tengah kritik terhadap pemerintah.
Tinggalkan komentar