Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya telah melakukan tindakan tegas terhadap kegiatan usaha ilegal di sektor sumber daya alam, terutama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit dan tambang ilegal.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebutkan bahwa lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit telah direbut kembali oleh pemerintah karena dinilai melanggar hukum.
Ia mengungkapkan hal ini di hadapan ulama dan simpatisan Nahdlatul Ulama (NU) saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Kami juga telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa sejumlah tambang beroperasi tanpa izin selama delapan tahun. Dia menyoroti fakta bahwa salah satu tambang masih bisa beroperasi dengan tenang meskipun tidak memiliki izin. “Ada tambang yang tiap bulan menghasilkan ratusan miliar rupiah dari emas, perak, dan logam-logam mahal,” katanya.
Meskipun berbagai langkah penindakan telah diambil, termasuk penugasan aparat penegak hukum dan ribuan prajurit, Prabowo mengakui bahwa praktik penyelundupan masih tetap terjadi. “Sudah kita kerahkan angkatan laut dan bea cukai, tetapi usaha ini bukan usaha yang ringan,” ungkapnya.
Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum. Ia menjelaskan bahwa kunci keberhasilan dalam penanganan masalah ini adalah integritas pemerintah. “Pemerintah harus bersih. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegas Prabowo.
Tinggalkan komentar