Kemenham Sebut Penyekapan Perempuan di Bandung Pelanggaran HAM Serius

Zeko Arabian

Kemenham Sebut Penyekapan Perempuan di Bandung Pelanggaran HAM Serius
Kemenham Sebut Penyekapan Perempuan di Bandung Pelanggaran HAM Serius

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menilai kasus penyekapan dan penganiayaan YTR (29) oleh Taufik Hidayat (30) di Kabupaten Bandung adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Kementerian HAM, Sofia Alatas, di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Dugaan Suap Mahasiswa Universitas Bung Karno Pasca Aksi Demonstrasi

Menurut Sofia, tindakan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat, yang menyekap kekasihnya YTR selama tiga tahun, menunjukkan pelanggaran yang jelas terhadap kebebasan individu. "Kalau secara kasat mata ini pelanggaran HAM. Masa iya seseorang bebas bergerak, disekap, otomatis dia punya hak," ujarnya.

Sofia juga menegaskan bahwa meskipun terdapat pelanggaran yang nyata, Kementerian HAM akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kasus ini. Hal ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kasus secara menyeluruh sebelum diumumkannya rekomendasi atau kebijakan resmi.

Istana Tanggapi Dugaan Suap Pengurus BEM Universitas Bung Karno Pasca Demo

Selama penyekapan tersebut, YTR kehilangan kebebasan dan hak-haknya sebagai individu, yang menjadi perhatian serius bagi Kementerian HAM. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan perlunya perlindungan lebih bagi korban penyekapan.

Di tengah situasi ini, kementerian juga mengingatkan masyarakat untuk melapor jika mengetahui tindakan serupa agar bisa ditindaklanjuti dengan serius. Kasus YTR menjadi contoh nyata bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi di tengah masyarakat, dan perlu ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

Kasus ini tidak hanya mencerminkan aspek hukum, tetapi juga mengingatkan pentingnya dukungan psikologis bagi korban yang menghadapi situasi serupa. Pendampingan akan sangat penting dalam proses pemulihan mereka.

Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memberikan advokasi bagi korban pelanggaran HAM. Penegakan hukum yang adil dan efisien diharapkan dapat menekan kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Tinggalkan komentar