Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi skandal dugaan suap yang melibatkan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK). Ia menyebut bahwa kasus ini menggambarkan usaha pihak-pihak tertentu untuk menunggangi gerakan mahasiswa demi kepentingan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy merespons tuntutan dari BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, yang memerlukan pertanggungjawaban dari pengurus BEM atas dugaan penerimaan uang sebesar Rp20 juta. Uang ini diduga diterima setelah terjadi perubahan arah aksi demonstrasi, yang sebelumnya ditujukan ke Istana Negara.
Deddy menyatakan, "Dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi." Ia mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan seringkali dituduh terlibat dalam aksi mahasiswa, tetapi kasus di UBK justru menunjukkan fakta sebaliknya.
"Kita dituding menunggangi gerakan mahasiswa, tapi kalau melihat kasus UBK itu kan terlihat bahwa memang yang menunggangi itu ya Mas Wapres," ujarnya. Deddy menegaskan sulit untuk percaya bahwa pengalihan arah aksi tersebut dilakukan tanpa adanya arahan dari pihak yang lebih tinggi.
Ia juga menanggapi pengakuan mahasiswa yang menyebutkan bahwa uang tersebut berasal dari aparat kepolisian. Menurutnya, mahasiswa ini menerima uang sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta untuk mengalihkan arah demonstrasi menjadi pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deddy menekankan, "Kalau inisiatif anak buah, saya kira aneh." Hal ini menunjukkan bahwa perubahan arah aksi demonstrasi tidak mungkin hanya melibatkan elemen-elemen di tingkat bawah saja, melainkan ada campur tangan dari pihak-pihak dengan kuasa lebih besar.
Kasus ini menciptakan polemik yang cukup memanas di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Tuntutan BEM FH UBK terkait pengurus yang terlibat dalam dugaan suap ini diharapkan dapat membawa klarifikasi dan pertanggungjawaban.
Tinggalkan komentar