Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menilai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memicu protes publik yang lebih besar.
Ridho menilai pernyataan Qodari yang menolak negosiasi untuk menghentikan program MBG menunjukkan sikap pemerintah yang tidak membuka ruang dialog. Hal ini bisa membuat masyarakat semakin kecewa, mengingat program ini menggunakan anggaran negara.
Ridho menjelaskan, masyarakat berhak mengawasi dan mengkritik pelaksanaan program yang menggunakan uang rakyat. Ia juga menekankan bahwa dana untuk program MBG berasal dari sumber daya alam milik negara.
Menurut Ridho, sikap menghindari kritik dari masyarakat dapat membuat kebijakan publik terlihat mengabaikan masukan dari publik. Ia menekankan pentingnya diskusi terbuka antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang mengkritisi program tersebut.
Ridho juga menambahkan, ketidakpuasan publik terhadap sikap pemerintah ini bisa menyebabkan gelombang protes yang lebih besar, seperti yang telah terjadi di masa lalu. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa menganggap kebijakan publik sebagai hal yang kebal terhadap kritik.
Ia menegaskan, program-program yang dianggap sebagai janji politik presiden tetap harus bisa diawasi oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap kritik dari masyarakat.
Praktik pemerintahan yang tidak menghargai pendapat masyarakat, menurut Ridho, menjadi cermin dari pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis. Ia mengharapkan pemerintah bisa lebih terbuka dalam menerima masukan dari publik.
Ridho juga mengkritik peran Badan Komunikasi Pemerintah yang seharusnya menjadi penghubung antara publik dan pemerintah. Respons yang muncul dinilai terkesan defensif, yang justru dapat menutup ruang demokrasi.
Tinggalkan komentar