Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, mengungkapkan bahwa harga keekonomian BBM nonsubsidi jenis Pertamax diperkirakan sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Angka ini berdasarkan pergerakan harga minyak dunia yang terus berfluktuasi.
Menurut Bambang, harga tersebut mencerminkan kondisi pasar global yang mempengaruhi biaya produksi BBM di dalam negeri.
Bambang menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan intervensi harga untuk menjaga agar kenaikan harga Pertamax tidak terlalu membebani masyarakat. Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax ditetapkan sebesar Rp16.250 per liter, yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.
Dalam pernyataannya, Bambang menyebutkan, "Saya tanya ke kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 (Pertamax) saat tanggal 10 Juni kemarin sebetulnya modal kalian berapa. Itu RON 92 sudah USD1,1 per liter. Kalau kita membiarkan, artinya RON 92 itu sekitar Rp19 ribu-Rp20 ribu per liter," ungkapnya di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi, harga Pertamax akan jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.
Dia menambahkan bahwa intervensi pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok harga jual RON 92 di kisaran Rp16.250 hingga Rp16.600, sehingga Pertamina tidak dapat menjual dengan harga keekonomian penuh.
Hal ini berdampak pada margin keuntungan perusahaan, yang harus disesuaikan dengan kebijakan harga yang ditetapkan.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM Pertamax telah mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamax kini dijual seharga Rp16.250 per liter, meningkat Rp3.950 dari harga sebelumnya, sementara Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter, naik Rp4.100 dari harga sebelumnya.
"Penyesuaian pada harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujarnya.
Tinggalkan komentar