Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Badan Pusat Statistik (BPS), secara resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026. Pencanangan ini bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi daerah dan merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Kabupaten Kulon Progo, Achmad Johan Affandi, menjelaskan bahwa sensus ini diadakan setiap 10 tahun dan sangat penting. Data yang terkumpul akan menjadi dasar utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis data riil di lapangan.
Pendataan di Kulon Progo dijadwalkan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026, melibatkan 562 petugas pencacah lapangan dan 75 petugas pendukung. Mereka akan melakukan verifikasi data secara menyeluruh dalam berbagai sektor ekonomi.
Sensus Ekonomi 2026 berperan krusial dalam menyediakan data statistik komprehensif untuk mendukung capaian pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata dan kewirausahaan.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menekankan bahwa sensus ini adalah milik bersama demi kemajuan daerah. Semakin akurat data yang diberikan masyarakat, akan semakin presisi kebijakan yang dirancang pemerintah.
Plt. Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ini. Ia memperkenalkan prinsip "TIR" (Terima petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia terjaga) sebagai panduan. Kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dijamin sepenuhnya.
Proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 akan melibatkan petugas terlatih yang akan bekerja di seluruh wilayah kabupaten. Seluruh petugas dilengkapi atribut resmi untuk memastikan keamanan dan validitas data. Masyarakat diimbau untuk memastikan identitas petugas sebelum memberikan informasi.
Data yang akurat diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan yang lebih baik. Kegiatan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ditandai dengan pembunyian sirene simbolis oleh Bupati Kulon Progo bersama jajaran Forkopimda dan perwakilan BPS, sebagai penanda dimulainya operasi lapangan secara serentak.
Sensus ini diharapkan menjadi momentum penting untuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Data yang dihasilkan dari sensus akan bermanfaat bagi perencanaan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Ketersediaan data yang valid akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Komitmen pemerintah daerah dan BPS dalam menyelenggarakan sensus ini mencerminkan keseriusan dalam membangun Kulon Progo dengan basis data yang kuat. Hal ini menciptakan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik.
Referensi sumber: merdeka.com. untuk menjamin informasi yang kami sajikan dari sumber terpercaya.
Tinggalkan komentar