Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan fitur terbaru Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (Perdana). Peluncuran ini dilakukan pada Minggu, 21 Juni 2026, untuk memperkuat pengawasan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa fitur ini bagian dari transformasi fiskal nasional. Dengan fasilitas ini, penyaluran dana TKD akan lebih terukur dan berorientasi pada hasil riil proyek pembangunan di daerah.
“Melalui fitur ini, kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan daerah dapat dipetakan secara lebih jelas sejak tahap perencanaan,” kata Askolani.
Pengembangan fitur Perdana ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii). Sistem baru ini menggabungkan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam pengawasan belanja negara.
Melalui interkoneksi Perdana, pemerintah pusat dapat lebih mendalami kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah. Evaluasi serapan dana kini tidak hanya melihat kelancaran pencairan anggaran, tetapi juga dampak nyata bagi masyarakat.
Setiap rupiah yang disalurkan melalui TKD dapat ditelusuri kontribusinya terhadap target output, lokasi fisik proyek, serta pemenuhan kebutuhan lokal. Langkah ini bertujuan agar anggaran yang dialokasikan sejalan dengan program prioritas nasional.
Referensi sumber: economy.okezone.com. untuk menjamin informasi yang kami sajikan dari sumber terpercaya.
Tinggalkan komentar