Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembebasan bea masuk menjadi 0% untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan baku plastik. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya saing industri di tengah ketidakpastian ekonomi global, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kebijakan ini termasuk dalam stimulus ekonomi yang akan diterapkan pada semester II tahun 2026. Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Senin (22/6/2026), Airlangga menyampaikan, "Arahan Bapak Presiden, dengan ketidakpastian situasi, pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik.
Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia."
Airlangga menambahkan, pembebasan bea masuk LPG diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi hingga Rp 2,25 triliun. Hal ini melalui penurunan biaya produksi bagi industri terkait dan efek berganda terhadap perekonomian.
“Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait,” ujarnya.
Selain LPG, pemerintah juga telah memutuskan untuk membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi 0%. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga barang konsumsi dan menekan inflasi.
Airlangga menjelaskan, “Pemerintah mengharapkan dengan adanya tarif 0% untuk bahan baku plastik ini juga akan membantu terkait inflasi, terutama karena hampir seluruh kemasan makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan situasi.”
Dalam sektor transportasi udara, pemerintah juga mendorong pembebasan bea masuk untuk impor suku cadang pesawat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya saing industri penerbangan nasional serta mendukung industri maintenance, repair and overhaul (MRO).
Airlangga mengungkapkan, “Selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk impor suku cadang pesawat diturunkan menjadi 0%. Ini untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saingnya dapat lebih ditingkatkan.”
Tinggalkan komentar