Luhut Bertemu Wakil BGN Bahas Program Makan Bergizi Gratis

Virgiawan Mahardika

Luhut Bertemu Wakil BGN Bahas Program Makan Bergizi Gratis
Luhut Bertemu Wakil BGN Bahas Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menemui dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari dan Trenggono pada Selasa, 23 Juni 2026. Pertemuan ini membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Luhut menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan evaluasi dan perbaikan tata kelola program MBG. Dia menegaskan pentingnya pengelolaan program dilakukan dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan.

Menteri Keuangan Kaji Ulang Penambahan Layer Cukai Rokok Usai Penolakan DPR

“Sore ini saya bertemu dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dalam rangka evaluasi dan perbaikan tata kelola program flagship Presiden Prabowo,” tuturnya seperti dilansir dari unggahan Instagram @luhut.pandjaitan.

Kepala DEN tersebut kembali menekankan bahwa MBG adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Dia juga menyampaikan hasil survei lapangan dari Dewan Ekonomi Nasional yang melibatkan 800 titik pengumpulan data.

Kondisi Listrik di Pulau Jawa Membaik, Pemadaman Diminimalisasi

“Potensi ekonomi program Makan Bergizi Gratis luar biasa besar. Perputaran belanja pangannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 120 triliun per tahun dan mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja,” tambah Luhut.

Dia juga mencatat bahwa meski terdapat potensi besar, manfaat ekonomi dari MBG belum sepenuhnya dirasakan. Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum terhubung dengan optimal dalam rantai pasok.

Luhut menjelaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini terletak pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, serta kapasitas pemasok kecil.

“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh SPPG sendiri; dibutuhkan kerja terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha,” terangnya.

Dia menekankan perlunya kolaborasi untuk meningkatkan ekosistem rantai pasok agar manfaat MBG dapat lebih luas dirasakan masyarakat. “Dewan Ekonomi Nasional selalu siap berkolaborasi dengan BGN dalam merumuskan langkah-langkah strategis,” ungkapnya.

Luhut menegaskan hasil kajian yang disampaikan merupakan bentuk komitmen DEN agar pelaksanaan program MBG semakin akuntabel, efisien, dan berdampak inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Tinggalkan komentar