Kejaksaan Agung menolak permohonan justice collaborator dari tersangka kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis, Sony Sonjaya. Penyidik menilai bahwa mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional ini merupakan pelaku utama dalam kasus tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan bahwa penolakan ini terjadi setelah penyidik mendalami bukti yang telah disita.
“Kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS,” ujarnya di Gedung Bundar Kejagung, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut Syarief, alasan penolakan utama adalah karena Sony bertanggung jawab dalam penentuan dan verifikasi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG,” jelasnya.
Penyidik juga menegaskan bahwa Sony terlibat dalam praktik jual beli titik SPPG. Praktik ini diduga menjadi salah satu penyebab kerugian negara. Hal ini terjadi dalam konteks pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Selain itu, penyidik mencatat bahwa Sony belum mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana yang disangkakan. “Dalam pemeriksaan kemarin, memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya, menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya,” ujarnya.
Meski permohonan JC ditolak, Kejagung menekankan pentingnya seluruh informasi yang diberikan Sony selama pemeriksaan. Informasi ini dianggap dapat membantu penyidik dalam mengungkap perkara secara lebih jelas.
Kejaksaan Agung terus melanjutkan penyelidikan secara mendalam untuk memastikan semua bukti terungkap dan pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan kasus ini dan memahami proses hukum yang sedang berlanjut.
Tinggalkan komentar