JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk memperluas akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mempercepat penyediaan rumah susun (rusun) subsidi, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada integrasi kebijakan yang solid antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, asosiasi pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam Rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlangsung pada Kamis, 25 Juni 2026, Purbaya menegaskan, "Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah akan terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan fiskal agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses rumah pertama mereka secara terjangkau dan berkelanjutan."
Dalam rapat tersebut, Komite Tapera juga menyepakati pemanfaatan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagai solusi transisi untuk mendukung realisasi pembiayaan rusun subsidi bagi MBR.
Pemberian insentif pajak ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga jual rusun agar tetap berada dalam jangkauan daya beli masyarakat sasaran. Selain membahas insentif perpajakan, rapat tersebut juga mengevaluasi kinerja dan rencana program kerja BP Tapera untuk tahun anggaran 2026.
Komite memberikan perhatian khusus terhadap urgensi penguatan tata kelola (good governance), pengembangan inovasi program, serta penguatan kemitraan strategis guna memastikan dana pembiayaan perumahan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
Purbaya menambahkan bahwa setiap stimulus fiskal yang bersumber dari anggaran negara harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "Pemanfaatan mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung agenda pembangunan nasional," ujarnya.
Pemerintah bersama Komite Tapera berkomitmen untuk mengawal kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga program penyediaan hunian terjangkau dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas.
Tinggalkan komentar