Dua Pabrik Komponen Otomotif Jepang Di Jawa Timur Siap PHK Ribuan Pekerja

Dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual pada Minggu (21/6/2026).

Pemilik pabrik yang berasal dari Jepang tersebut berencana untuk mengubah fokus produknya menuju mobil listrik. Said Iqbal menjelaskan bahwa perusahaan induk memutuskan untuk memindahkan produksinya ke Vietnam dan meninggalkan Indonesia. Jika hal ini terjadi, ribuan pekerja di daerah Pasuruan dan Mojokerto akan terdampak PHK.

Said Iqbal menyatakan, "Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif.

Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK." Dalam penjelasannya, dia menambahkan bahwa perusahaan ingin berpindah ke negara yang lebih produktif untuk pengembangan mobil listrik.

Menurut informasi dari kalangan serikat buruh, perusahaan induk yang berbasis di Jepang menganggap pengembangan mobil listrik lebih produktif dilakukan di Vietnam. Said Iqbal mengungkap bahwa, "Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif.

Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik."

Dua perusahaan komponen otomotif yang dimaksud diketahui memiliki inisial PT J dan PT S. Walaupun Said Iqbal tidak menyebutkan nama lengkapnya, ia memberikan sinyal bahwa ini adalah keputusan yang sedang dalam tahap diskusi awal.

Said Iqbal sekaligus menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku telah meminta FSPMI, serikat pekerja di bawah naungannya, untuk berdiskusi dengan manajemen perusahaan. Ini bertujuan agar hak-hak para pekerja tetap terlindungi dalam situasi yang berpotensi merugikan mereka.

Dia menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk melaporkan situasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Said Iqbal, masalah ini juga mencerminkan kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat yang perlu mendapatkan perhatian lebih.