Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menunda peluncuran obligasi Panda Bond hingga akhir Juli 2026. Penundaan ini dilakukan dengan memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal.
Keputusan ini diambil setelah sejumlah korporasi dan pengelola dana kuantitatif di Tiongkok meminta dispensasi waktu untuk menyelesaikan proposal investasi mereka.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa beberapa manajer investasi besar di Tiongkok terlambat mengetahui penerbitan ini, sehingga mereka meminta penundaan agar dapat mengajukan proposal ke komite investasi mereka. Purbaya menilai tingginya minat pemodal asing di bursa China sebagai peluang untuk meningkatkan likuiditas negara.
"Saya pikir sudah bagus. Berarti minatnya besar. Jadi saya tunda sampai akhir Juli supaya yang beli makin banyak," ujarnya dalam media briefing di kantornya.
Sejumlah institusi keuangan pelat merah Tiongkok, termasuk Agricultural Bank of China dan China Exim Bank, telah mengonfirmasi ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam penerbitan obligasi ini.
Purbaya menambahkan bahwa penundaan ini bertujuan agar lebih banyak investor dapat berpartisipasi dalam pembelian obligasi, sehingga volume penyerapan likuiditas ke dalam kas negara dapat dimaksimalkan.
Purbaya juga menekankan bahwa penerbitan surat utang berdenominasi renminbi (RMB) ini memiliki misi makro jangka panjang yang strategis bagi ketahanan ekonomi nasional. Dengan diversifikasi sumber pendanaan, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS. "Ini langkah yang kelihatannya sederhana, tapi strategis.
Karena kita diversifikasi sumber pendanaan, tidak hanya dari obligasi berdenominasi dolar, tetapi juga renminbi," jelasnya.
Melalui skema LCT, investor di Tiongkok akan membeli Panda Bond menggunakan renminbi, yang kemudian akan dikonversi menjadi rupiah melalui kerja sama antarbank sentral. Purbaya optimis bahwa langkah ini akan mengurangi tekanan depresiasi pada nilai tukar rupiah.
"Ketergantungan kita terhadap dolar akan semakin sedikit dan tekanan terhadap rupiah juga bisa berkurang," tegasnya.
Optimalisasi jalur LCT ini juga diharapkan dapat memberikan keuntungan sekunder bagi pengelolaan cadangan devisa nasional. Saat ini, Indonesia memiliki fasilitas kerja sama likuiditas darurat dengan bank sentral Tiongkok dengan plafon mencapai 50 miliar dolar AS, yang dapat diaktivasi kapan saja untuk memperlancar akses valuta asing.
"Kalau LCT betul-betul berjalan, secara de facto seolah-olah cadangan devisa kita bertambah sekitar 50 miliar dolar AS," pungkas Purbaya.
Tinggalkan komentar