Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian. Prabowo menyatakan langkah ini sebagai upaya untuk mereformasi BUMN yang dinilai tidak produktif dan membebani keuangan negara.
Dalam pernyataannya, Prabowo mencatat bahwa saat menjabat, ia mengetahui jumlah BUMN di Indonesia mencapai lebih dari seribu. Saat ini, langkah penutupan yang telah dilakukan pemerintah membawa dampak penghematan anggaran yang signifikan.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” ungkap Prabowo di acara Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada 23 Juni 2026.
Menurut Prabowo, keberadaan BUMN yang tidak produktif itu menjadi beban keuangan negara, di mana pemerintah harus membayar gaji kepada direksi dan komisaris yang jumlahnya besar. Ia menambahkan, beberapa komisaris dan direksi tetap menerima gaji meskipun perusahaan mengalami kerugian.
Prabowo juga memperkirakan potensi efisiensi hingga Rp50 triliun per tahun dari perampingan BUMN ini. “Apalagi tanpa adanya pemutusan hubungan kerja,” tegasnya.
Pemerintah sedang melakukan perampingan dari 1.077 entitas BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan. Proses ini bagian dari reformasi besar-besaran untuk meningkatkan tata kelola dan fokus pada kepentingan publik.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam jajaran direksi BUMN yang kinerjanya dinilai melenceng dari mandat perusahaan negara. “Direksi yang merasa tidak mampu, sebaiknya mundur,” tambahnya.
Ia memberikan kritik kepada direksi yang meminta bonus meski perusahaan merugi. Terkait hal ini, ia berkoordinasi dengan CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam mengatasi masalah di BUMN.
Prabowo mengusulkan pengurangan jumlah komisaris BUMN menjadi maksimal enam orang serta memastikan komisaris tidak menerima tantiem jika perusahaan dalam kondisi rugi. Selain itu, ia menyebutkan bahwa total kebocoran anggaran yang dialami Indonesia mencapai USD 150 miliar atau Rp2.500 triliun per tahun.
Acara tersebut dihadiri Prabowo yang tiba di lokasi pada pukul 13.45 WIB, usai meresmikan proyek jalan sepanjang 1.151 kilometer di Sampang, Jawa Timur. Dalam pidatonya, ia menyampaikan pentingnya perbaikan tata kelola BUMN demi kepentingan masyarakat.
Tinggalkan komentar