Tragedi tewasnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) memicu kecaman keras dari berbagai pihak.
Insiden yang terjadi pada Kamis, 25 Juni 2026, ini menewaskan Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq, yang merupakan peserta program yang digagas oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.
Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari organisasi-organisasi seperti Imparsial, Setara Institute, dan Human Rights Working Group (HRWG), menilai bahwa pendekatan militeristik yang diterapkan dalam program ini sangat tidak tepat untuk warga sipil.
Mereka menyampaikan duka mendalam atas gugurnya kedua peserta tersebut dan menegaskan bahwa insiden ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan militer yang diterapkan secara serampangan hanya akan memakan korban jiwa.
Dalam pernyataan resmi mereka, Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan, "Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil." Mereka juga mengecam dalih profesionalisme yang digunakan untuk mewajibkan latsarmil bagi pengelola koperasi, yang seharusnya dikelola dengan manajemen
modern, bukan dengan pendekatan militer yang keras.
Lebih lanjut, Koalisi berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam program Koperasi Desa Merah Putih telah melampaui batas profesionalisme militer. Mereka mengingatkan bahwa publik seharusnya tidak dipertontonkan kebijakan yang tidak tepat, yang bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.
Dalam konteks ini, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen dari anggaran Dana Desa 2026 untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal.
Namun, Koalisi juga menyoroti potensi rusaknya esensi koperasi yang seharusnya bersifat partisipatif. Mereka mengkhawatirkan bahwa dengan instruksi militer yang ketat, tujuan awal dari koperasi tersebut akan terdistorsi, menjadikannya lebih mirip dengan struktur komando militer daripada lembaga yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat.
Tinggalkan komentar