Negosiasi terkait konflik Iran di Swiss kini dibayangi rencana Teheran menerapkan skema registrasi dan asuransi wajib bagi kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Kebijakan ini diprediksi berpotensi mengganggu perdagangan global.
Industri maritim internasional telah memperingatkan bahwa kebijakan Iran dapat menjadi pintu bagi pungutan ilegal. Seorang sumber senior di sektor pelayaran menegaskan bahwa proposal tersebut tidak dapat diterima.
“Tidak ada negara yang bisa secara sepihak mengklaim yurisdiksi atas perairan internasional. Jika itu dipaksakan, lalu lintas tidak akan kembali ke level sebelum perang,” ujar sumber tersebut seperti dikutip dari NY Post.
Di bawah kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari, Iran berencana membentuk lembaga yang mewajibkan kapal untuk mendaftar dan menggunakan asuransi yang disetujui pihaknya. Ini diupayakan untuk memperbaiki situasi pascakonflik di Selat Hormuz.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Iran dan AS telah menyepakati pakta damai yang bertujuan membuka kembali jalur perdagangan di Selat Hormuz. Meskipun demikian, perusahaan asuransi Barat menolak skema tersebut, berpandangan bahwa ini melanggar sanksi Amerika Serikat.
Perusahaan asuransi Barat menilai bahwa skema asuransi Iran memaksa mereka untuk tunduk kepada sistem hukum yang dianggap tidak terpercaya. “Ini jelas upaya menjadikan selat sebagai senjata ekonomi terhadap Barat,” kata sumber lain.
Sumber tersebut menambahkan bahwa kebijakan ini bisa mengancam ekonomi global jika diberlakukan secara luas. Iran memang menjanjikan asuransi gratis selama periode awal, tetapi tetap berpeluang menerapkan premi tinggi di kemudian hari.
Konflik ini menciptakan ketidakpastian tentang kelangsungan perdagangan di salah satu jalur perairan tersibuk di dunia. Para pengamat khawatir bahwa jika skema ini diterapkan, hal itu dapat memicu respon lebih lanjut dari negara-negara lain dan memperburuk ketegangan yang ada.
Tinggalkan komentar