Ancaman disinformasi di era kecerdasan buatan (AI) semakin menjadi perhatian. Teknologi AI memperburuk penyebaran informasi palsu dan menggerogoti kepercayaan publik, serta bisa mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi.
Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawaty mengungkapkan bahwa kemampuan AI menghasilkan konten manipulatif secara cepat dan masif membuat masyarakat kesulitan mengenalinya.
"Karena itu diperlukan respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan," ujarnya di Jakarta.
Molly menjelaskan bahwa pemerintah aktif mengambil langkah menghadapi tantangan ini, seperti menyusun pedoman etika AI, mengembangkan sistem pemantauan konten digital, dan memperkuat kerangka regulasi. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan platform digital.
Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta, Matthew Perrement, menilai disinformasi sebagai tantangan global yang kompleks. Ia menyatakan bahwa pengelolaan disinformasi harus memperhatikan tidak hanya konten menyesatkan, tetapi juga jaringan dan aktor penyebar informasi manipulatif.
Matthew menekankan perlunya pendekatan yang beragam, termasuk pemanfaatan teknologi dan pendidikan publik, sambil tetap menghormati prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi.
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyatakan bahwa menangani disinformasi memerlukan kolaborasi berbagai pihak. "Penguatan ketahanan informasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Program PIMHIE menghasilkan Policy Paper yang diharapkan dapat menguatkan ketahanan informasi di Indonesia. Rachael McGuin, Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific, menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi.
Rachael menjelaskan bahwa melalui Program PIMHIE, BBC Media Action berupaya memperkuat media independen dan meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi disinformasi.
Ini menjadi fokus utama dalam kegiatan PIMHIE International Learning Showcase yang diselenggarakan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bersama BBC Media Action di Jakarta pada 18 Juni.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Riset terbaru menunjukkan media arus utama masih menjadi sumber informasi paling dipercayai, dengan 71% responden menyatakan percaya media mapan, sedangkan hanya 32% mempercayai influencer.
Mayoritas jurnalis Indonesia menganggap AI dapat meningkatkan efisiensi kerja, namun khawatir tentang dampak teknologi tersebut terhadap kualitas jurnalisme dan potensi informasi menyesatkan tanpa regulasi yang jelas. Neil R.
Tobing mempresentasikan kebijakan bertajuk Indonesia's National Roadmap on Addressing Disinformation, yang menilai disinformasi sebagai risiko sistemik.
Dokumen tersebut mengusulkan lima pilar penguatan ketahanan informasi, seperti literasi digital dan tata kelola platform digital. Melalui forum ini, diharapkan pembelajaran dari Program PIMHIE dapat menjadi acuan kebijakan dan kolaborasi nasional dan regional dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya.
Artikel informasi ini dari sumber: inet.detik.com. Sebelum diterbitkan, isinya sudah diperiksa dua kali oleh penulis dan editor kami agar informasinya dijamin benar.
Tinggalkan komentar