Asosiasi Usulkan Kepastian Usai Moratorium Dapur Makan Bergizi Gratis

Zeko Arabian

Juni 21, 2026

2
Min Read
Asosiasi Usulkan Kepastian Usai Moratorium Dapur Makan Bergizi Gratis
Asosiasi Usulkan Kepastian Usai Moratorium Dapur Makan Bergizi Gratis

Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, mereka mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian kepada investor dan pelaku usaha yang telah berinvestasi besar.

Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menyatakan bahwa evaluasi dan moratorium diperlukan untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh.

"Kami menyetujui evaluasi dan moratorium dengan harapan agar selama masa transisi ini, Badan Gizi Nasional benar-benar melakukan pembenahan yang positif, lebih akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik," ujar Rivai dalam keterangannya pada Minggu (21/6/2026).

Rivai juga mengingatkan agar kebijakan moratorium tidak diterapkan tanpa batas waktu yang jelas. Menurutnya, banyak mitra MBG telah mengeluarkan investasi untuk membangun fasilitas, membeli peralatan, dan merekrut tenaga kerja.

"Moratorium tidak boleh dijalankan tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa skema mitigasi bagi pelaku usaha yang telah menanamkan modal," tambahnya.

APPMBGI meminta agar evaluasi yang dilakukan BGN tidak hanya berhenti pada penghentian pembangunan dapur baru, tetapi juga mencakup seluruh tata kelola program. Menurut asosiasi, pembenahan harus dilakukan mulai dari sistem pengawasan dapur, mekanisme pencairan dana kepada mitra, hingga standar kualitas dan keamanan pangan.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Dayeng mengumumkan bahwa mereka akan melakukan evaluasi dan moratorium terhadap lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Langkah ini diambil sebelum membuka pendaftaran untuk titik baru.

Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas program MBG, setelah sebelumnya terdapat berbagai keluhan terkait tata kelola. Melalui moratorium ini, diharapkan ada peninjauan menyeluruh untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.


Catatan sumber artikel

Referensi sumber: suara.com. untuk menjamin informasi yang kami sajikan dari sumber terpercaya.

Tinggalkan komentar