Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen negara untuk memenuhi hak dasar masyarakat, terutama hak pangan bagi peserta didik. Penegasan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas.
Sofia Alatas menjelaskan bahwa pemenuhan hak pangan merupakan salah satu pilar utama dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi keenam. RANHAM ini saat ini sedang menunggu pengesahan Presiden.
Dia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar inisiatif biasa, melainkan upaya sistematis untuk memenuhi hak-hak dasar bagi siswa. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik dan mendukung kesehatan mereka.
“Program ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapat akses terhadap pangan bergizi. Hak pangan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi,” kata Sofia.
Dari perspektif kebijakan, KemenHAM berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk di dalamnya hak pada pendidikan dan kesehatan. Program MBG diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah anak yang mengalami stunting dan masalah gizi lainnya.
KemenHAM menyatakan bahwa ada sinergi dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengimplementasikan program ini secara efektif. Program ini direncanakan akan menjangkau lebih banyak siswa di seluruh Indonesia.
Dalam penyampaian ini, KemenHAM mengajak masyarakat untuk mendukung program yang bertujuan memperbaiki kualitas gizi anak-anak di Indonesia. Harapannya, langkah ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sekaligus memperkuat perlindungan hak anak.
Secara keseluruhan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi sosial-pendidikan di Indonesia, terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung. Lini masa pengesahan RANHAM juga menjadi perhatian penting untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak.
Tinggalkan komentar