Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun untuk Hadapi Geopolitik Global

Virgiawan Mahardika

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun untuk Hadapi Geopolitik Global
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun untuk Hadapi Geopolitik Global

JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumumkan stimulus ekonomi sebesar Rp26,34 triliun. Kebijakan ini ditujukan untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global yang belum stabil, terutama di kawasan Timur Tengah.

Ketidakpastian di Selat Hormuz berpotensi memicu fluktuasi harga minyak dunia dan berdampak pada rantai pasok eksternal. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor untuk mempertahankan momentum pertumbuhan domestik pada paruh kedua tahun ini.

Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Tol Jakarta-Cikampek Dimulai 21-26 Juni 2026

Airlangga Hartarto menjelaskan, paket kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat serta memitigasi dampak dari ketidakpastian global.

“Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun,” ungkapnya dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (22/6/2026).

IHSG Pagi Ini Bergerak Dua Arah, Saham Bank Besar Melemah Kompak

Detail dari stimulus tersebut mencakup program-program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, dan insentif untuk transportasi publik. Anggaran tersebut juga menyasar sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.

Total alokasi stimulus terdiri dari insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan dan vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan dalam skala masif mencapai Rp18,04 triliun. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Salah satu terobosan signifikan dalam kebijakan ini adalah pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini juga merupakan komitmen politik yang sebelumnya dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas ekonomi domestik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah ketidakpastian yang ada. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Tinggalkan komentar