Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat penting untuk mengatasi kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri puncak Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XVII di Gorontalo pada Rabu, yang dipantau melalui siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta.
Prabowo mengungkapkan, "Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang tidak setuju datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan. MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" Menurutnya, kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya penting untuk memenuhi gizi anak-anak, tetapi juga untuk mendukung petani dan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah untuk mengevaluasi latihan dasar kemiliteran (latsarmil) setelah dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan calon peserta sebelum mengikuti pelatihan, agar mereka dalam kondisi yang baik dan siap menghadapi kegiatan fisik dalam suasana yang panas.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga mengonfirmasi bahwa satu anggota program tersebut, Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia saat menjalani pendidikan latsarmil.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhumah, dan menegaskan bahwa kejadian ini menambah daftar jumlah korban setelah sebelumnya dua orang dinyatakan meninggal.
Di sisi lain, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah adanya pengkondisian pemerintah terkait demo mendukung MBG. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pemerintah menghargai setiap pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang program prioritas tersebut.
Ia menekankan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semua orang berhak menyatakan pendapat.
Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga membantah isu mengenai rapat khusus yang membahas pengawasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam rapat-rapat yang dihadiri, dan menegaskan bahwa isu yang beredar di media sosial tidaklah benar.
Tinggalkan komentar