Belakangan ini, pemadaman listrik bergilir terjadi di berbagai daerah di Indonesia, memunculkan pertanyaan tentang kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian kompensasi adalah urusan PLN.
Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (22/6/2026), Bahlil menjelaskan, "Itu tanya di PLN, karena itu urusan PLN ya." Pendapat ini muncul di tengah kritik dan pertanyaan masyarakat mengenai dampak pemadaman yang berulang.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemadaman listrik bergilir adalah masalah serius yang tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menekankan bahwa pemadaman listrik berdampak pada kualitas hidup dan hak konsumen.
Rio menjelaskan, "Konsumen tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya sistem. PLN sebagai penyedia layanan listrik memiliki kewajiban memastikan pelayanan yang andal sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah." YLKI meminta agar tanggung jawab PLN dipertanyakan terkait kompensasi bagi konsumen.
YLKI berpendapat kompensasi terkait pemadaman listrik seharusnya diberikan tanpa harus menunggu masyarakat mengajukan keluhan.
Rio menyatakan, "Apabila durasi dan frekuensi pemadaman telah memenuhi ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, maka hak konsumen atas kompensasi harus diberikan secara transparan dan otomatis." YLKI menekankan pentingnya adanya kejelasan dan transparansi dalam proses kompensasi untuk pelanggan
yang terdampak.
Beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami pemadaman listrik bergilir selama beberapa waktu, dan ini menjadi isu yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
PLN sebagai lembaga yang bertanggung jawab perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai situasi ini dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memperbaiki pelayanan listrik ke depan.
Tinggalkan komentar