Sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) diduga menerima uang usai mengikuti aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juni 2026.
Dugaan ini mengemuka setelah beredarnya video yang menunjukkan sejumlah mahasiswa menerima uang dari seorang pria yang belakangan dikaitkan dengan nama 'Kapolda'.
Dalam video yang viral tersebut, terlihat mahasiswa menerima uang saat berada di lokasi demonstrasi. Pengakuan yang beredar menyebutkan bahwa total dana yang diberikan mencapai Rp 20 juta. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya praktik korupsi dalam bentuk suap di kalangan mahasiswa.
Menanggapi temuan ini, Rektor UBK, Dr. Budi Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi internal terkait dugaan suap yang melibatkan mahasiswa. “Kami tidak akan menoleransi praktik yang mencoreng nama baik institusi,” ujar Budi. Ia menegaskan bahwa transparansi dan integritas adalah aspek penting dalam kegiatan kampus.
Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi mengenai nama 'Kapolda' yang disebutkan dalam video. Namun, sumber yang tidak ingin disebutkan menyebutkan bahwa pihak kepolisian berencana melakukan klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan tersebut.
Aksi demonstrasi yang diikuti mahasiswa UBK pada tanggal 15 Juni itu merupakan bagian dari penolakan terhadap kebijakan pemerintah dan dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat.
Situasi tersebut mengundang perhatian media dan publik yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tujuan dan tuntutan dari aksi tersebut.
Insiden ini menjadi perhatian publik karena melibatkan nama kampus dan juga potensi hubungan antara mahasiswa dengan kemungkinan pihak-pihak tertentu. Komentar publik beragam, ada yang mendukung aksi demonstrasi dan ada pula yang mengecam praktik suap.
Dugaan suap ini menambah kompleksitas dinamika antara mahasiswa dan pihak pemerintah, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Kasus ini diharapkan dapat ditangani dengan cermat, mengingat pentingnya menjaga marwah institusi pendidikan serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Tinggalkan komentar