Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengkritik partai politik koalisi pemerintah, terutama Partai NasDem dan Partai Demokrat, terkait penyampaian posisi PDIP yang dianggap sebagai penyeimbang. Kritik ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026.
Deddy menilai, tuduhan terhadap PDIP yang disebut bermain 'politik dua kaki' adalah sikap yang tidak pada tempatnya dan tidak etis.
Ia menegaskan bahwa posisi PDI Perjuangan jelas berdasarkan mandat Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yakni berada di luar kabinet, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui DPR RI.
“Ini bukan sikap ambigu. PDI Perjuangan konsisten menjalankan mandat Rakernas. Justru saya bertanya, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan kami? Apakah karena kurang percaya diri atau ada kegalauan internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?” ungkap Deddy dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Deddy menyarankan NasDem dan Demokrat untuk lebih fokus pada memperbaiki internal mereka. Ia mengingatkan bahwa dua partai tersebut sedang mengalami masalah dan harus memperbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet.
“Saya sarankan partai seperti NasDem dan Demokrat fokus mengurus partainya sendiri yang sedang digerogoti. Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru,” tegasnya. Deddy juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang kuat di legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Deddy berharap agar partai-partai dalam koalisi tidak menjadikan PDIP sebagai kambing hitam atas ketidaknyamanan mereka dengan situasi politik saat ini. Ia mengingatkan bahwa setiap partai harus bertanggung jawab atas peran dan kinerjanya masing-masing.
Deddy menutup pernyataannya dengan mengingatkan kepada partai-partai lain bahwa jika mereka merasa tidak nyaman, lebih baik jika mereka yang mengundurkan diri dari pemerintahan ketimbang menarik nama PDIP ke dalam konflik internal mereka.
Tinggalkan komentar