Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian terus-menerus. Penutupan ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Prabowo menyatakan hal tersebut saat memberikan pidato pada Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, yang berlangsung di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Dia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif.
“Waktu saya jadi presiden, baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo. Pernyataan ini menekankan bahwa keberadaan BUMN yang tidak produktif membebani keuangan negara.
Menurut Prabowo, meskipun banyak BUMN yang merugi, perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah yang signifikan. Ia menyebutkan bahwa seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih.
“Mirisnya, di sejumlah BUMN, direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi meskipun perusahaan terus mengalami kerugian,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen BUMN yang dinilai tidak sejalan dengan performa perusahaan.
Penutupan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi finansial BUMN yang terus memburuk. Sebelumnya, Prabowo menyebut jumlah BUMN yang ada lebih dari seribu, dan banyak di antaranya tidak menjalankan fungsi yang diharapkan. Dengan penutupan ini, pemerintah berniat melakukan efisiensi dan meningkatkan kinerja BUMN yang tersisa.
Pemerintah berharap langkah ini akan memberikan dampak positif bagi kesehatan keuangan negara dan mendorong reformasi di sektor BUMN. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap kinerja BUMN semakin kencang, dan penutupan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Tinggalkan komentar