Komisi XI DPR RI menyetujui laporan realisasi penyertaan modal negara (PMN) untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026. Keputusan ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan dan efisiensi investasi pemerintah.
Alokasi PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dialokasikan untuk penambahan kereta rel listrik (KRL) baru dan melakukan retrofit armada. Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pelayanan publik dan menghindari idle fund yang dapat mengurangi efektivitas investasi pemerintah.
Misbakhun menyampaikan, "PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoptimalkan PMN tunai tahun 2025 untuk mendukung tahapan pengadaan KRL baru dan retrofit armada." Tindakan ini dikatakan akan dilakukan sesuai rencana bisnis dan jadwal pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan.
Untuk PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, alokasi PMN bertujuan mendukung transformasi industri melalui modernisasi fasilitas produksi, pengembangan teknologi, dan integrasi transformasi digital. Misbakhun menegaskan, transformasi ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan meningkatkan daya saing kereta api domestik.
"PT Industri Kereta Api (Persero) mengoptimalkan penggunaan BMN Tunai Tahun 2025 untuk mendukung transformasi industri," tambahnya. Dia juga menekankan pentingnya pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam produksi kereta api.
Sementara itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni juga mendapat dana PMN untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi laut. Misbakhun menegaskan bahwa pemenuhan ini harus berorientasi pada keselamatan dan peningkatan layanan.
"PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengoptimalkan penggunaan BMN Tahun 2025 untuk pengadaan armada kapal penumpang baru," jelasnya. Sementara itu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berupaya untuk memitigasi dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada pembiayaan rumah subsidi.
Komisi XI berharap keempat BUMN akan secara berkala melaporkan realisasi penggunaan PMN kepada DPR. Misbakhun mengapresiasi pelaksanaan penyertaan modal negara tunai yang dinilai tepat guna, transparan, dan akuntabel untuk keempat BUMN tersebut.
Tinggalkan komentar